Surabaya | harianmataberita.com - Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyikapi keras dugaan pengemplangan dana reses yang menyeret anggota DPRD Kota Surabaya Fraksi PKS berinisial FA. AMI menilai, dugaan tersebut bukan lagi persoalan selisih teknis, melainkan indikasi kuat penyalahgunaan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Berdasarkan data yang dikantongi AMI, setiap masa reses yang digelar empat bulan sekali, FA menerima anggaran sekitar Rp 268 juta untuk 12 titik kegiatan. Namun fakta di lapangan menunjukkan, setiap titik kegiatan hanya menerima dana sekitar Rp12 juta hingga Rp14 juta.
Jika ditotal, dana yang benar-benar terealisasi di lapangan hanya berkisar Rp144 juta hingga Rp168 juta. Artinya, terdapat selisih anggaran sekitar Rp102 juta hingga Rp126 juta dalam satu kali masa reses yang hingga kini tidak jelas peruntukan dan pertanggungjawabannya.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, SE, SH, menegaskan bahwa selisih tersebut berpotensi menjadi kerugian keuangan daerah apabila tidak dapat dibuktikan penggunaannya atau tidak dikembalikan ke kas daerah.
“Dana reses itu uang rakyat. Kalau anggaran Rp 270 juta, tapi di lapangan hanya terserap sekitar separuhnya, maka selisihnya ke mana? Ini bukan dugaan kecil, ini potensi kerugian daerah yang serius dan harus diusut,” tegas Baihaki Akbar.
Menurut AMI, ketentuan pengelolaan keuangan daerah secara tegas mewajibkan kelebihan anggaran dikembalikan ke kas daerah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka unsur penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum patut diduga telah terjadi.
AMI juga mengingatkan bahwa praktik reses fiktif, mark up, atau pemangkasan anggaran di tingkat titik kegiatan merupakan modus klasik yang kerap berujung pada tindak pidana korupsi, sebagaimana banyak terungkap dalam perkara sebelumnya.
“Kami mendesak Inspektorat Kota Surabaya dan BPK untuk segera melakukan audit khusus. Jika ditemukan indikasi kuat kerugian daerah, maka aparat penegak hukum wajib turun tangan. Jangan sampai dana reses dijadikan bancakan,” lanjut Baihaki.
Atas persoalan tersebut, AMI secara tegas mendesak dilakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak hanya oleh Inspektorat dan BPK, tetapi juga oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya, mengingat dugaan ini menyangkut integritas, etika, dan tanggung jawab seorang pejabat publik.
Sementara itu, FA saat ditemui di gedung DPRD Kota Surabaya menyampaikan bahwa anggaran reses yang diturunkan oleh Sekretariat Dewan adalah sebesar Rp 268 untuk 12 titik kegiatan.
Dirinya menampik kalau ada yang menerima uang reses hanya berkisar Rp 11-14 juta, semestinya Rp 22 juta.
“Coba saya akan cari tau dulu permasalahan ini, takutnya hanya pencatutan nama saya aja,” tandas FA sembari berlalu.
Mendengar sanggahan tersebut, AMI akan membuat gerakan demonstrasi besar-besaran ke kantor DPD PKS untuk segera melakukan pemberhentian antar waktu kepada yang bersangkutan.(TR)
