Surabaya – Keterbatasan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) masih menjadi tantangan bagi Perwakilan BKKBN Jawa Timur dalam menjalankan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Shodiqin mengungkapkan, beban wilayah binaan sejumlah PKB di kabupaten/kota masih cukup tinggi. Di Kabupaten Sumenep, misalnya, satu penyuluh rata-rata harus menangani hingga 17 desa/kelurahan. Sedangkan di Bojonegoro, satu PKB membina sekitar 14 desa/kelurahan.
Kondisi tersebut semakin berat karena masih terdapat enam kecamatan di Sumenep yang belum memiliki pengampu atau penyuluh KB.
“Di beberapa daerah, penyuluh KB sangat terbatas. Bahkan ada beberapa kecamatan yang sudah tidak memiliki penyuluh KB,” kata Shodiqin dalam kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Kemendukbangga/BKKBN di Surabaya.
Menurutnya, kondisi di wilayah perkotaan seperti Surabaya memiliki karakteristik berbeda. Seorang PKB dapat membawahi satu hingga dua kecamatan sehingga pengukuran beban kerja tidak cukup hanya berdasarkan jumlah desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaan.
Meski jumlah tenaga terbatas, Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur mengoptimalkan dukungan kader serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). Saat ini, jumlah TPK di Jawa Timur mencapai sekitar 93.000 orang.
Keberadaan puluhan ribu TPK tersebut dinilai menjadi kekuatan penting dalam membantu PKB menjalankan pendampingan keluarga dan mencapai target program di lapangan.
Di tengah keterbatasan SDM, arah pengelolaan kinerja PKB juga mulai mengalami perubahan. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Budi Setiyono meminta PKB tidak lagi hanya mengejar capaian administratif dan jumlah kegiatan.
Kinerja harus diukur berdasarkan hasil atau outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas keluarga dan penyiapan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“PKB dan TPK menjadi ujung tombak keberhasilan negara kita menuju cita-cita yang telah ditetapkan,” ujar Budi.
Ia menilai pekerjaan PKB harus memiliki keterkaitan dengan target pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan tidak cukup dilihat dari banyaknya keluarga yang didampingi atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan, tetapi juga dari perubahan kondisi keluarga di wilayah binaan.
Persoalan seperti stunting, kehamilan yang tidak direncanakan, serta kualitas keluarga harus menjadi bagian dari perhatian dalam pengukuran kinerja.
Budi juga menegaskan bahwa angka Total Fertility Rate (TFR) yang berada di kisaran 2,13 tidak berarti pelayanan kontrasepsi tidak lagi diperlukan.
Pelayanan kontrasepsi tetap penting untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap hak reproduksi dan dapat merencanakan kehamilan sesuai kondisi keluarga.
Dalam sesi interaktif, PKB Kota Surabaya Nismawati menjelaskan bahwa kontrasepsi tetap dibutuhkan pasangan usia subur. Pelayanan juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan peserta KB sehingga tidak terjadi drop out.
Penjelasan tersebut mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa program KB tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga memastikan keluarga mampu merencanakan kehamilan secara aman dan bertanggung jawab.
Transformasi program juga diarahkan pada pembangunan ekosistem pendampingan keluarga secara berkelanjutan. Pendampingan tidak menunggu sampai anak lahir, tetapi dimulai sejak calon pengantin.
Calon pengantin perlu mendapatkan edukasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pendampingan kemudian dilanjutkan pada masa kehamilan, persalinan, menyusui, bayi, balita hingga lansia.
Kolaborasi PKB dan TPK dengan Posyandu, Puskesmas, pemerintah desa/kelurahan serta KUA menjadi bagian penting dalam membangun sistem pendampingan keluarga yang terpadu.
“Pendampingan keluarga harus dimulai dari calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, menyusui, baduta, balita dan seterusnya sampai lansia,” jelas Budi.
Selain memperkuat pendampingan, peningkatan kompetensi SDM juga menjadi perhatian. Pegawai diminta tidak menjadikan usia maupun masa kerja sebagai alasan untuk berhenti belajar.
Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dinilai perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan. Teknologi seperti ChatGPT, Gemini dan NotebookLM dapat membantu menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama.
Namun, pemanfaatan AI tetap harus dilakukan secara hati-hati, terutama terkait keamanan data dan risiko penggunaan teknologi dalam perang siber.
Budi juga menyampaikan bahwa penilaian kinerja ASN ke depan akan semakin objektif dan terintegrasi. Salah satunya melalui pendekatan penilaian 360 derajat yang melibatkan atasan, rekan kerja, bawahan dan masyarakat.
Prinsip meritokrasi juga akan diperkuat. Pegawai dengan kinerja terbaik akan mendapatkan kesempatan lebih besar dalam pengembangan karier, penghargaan maupun promosi.
“Pintar saja tidak cukup. Kinerja juga harus sesuai dengan ekspektasi dari atas, samping, bawah dan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur melaporkan realisasi anggaran APBN 2026 hingga 14 September telah mencapai 91,65 persen dari total pagu sekitar Rp293,644 miliar.
Rinciannya, realisasi belanja pegawai mencapai 83,50 persen, belanja barang 92,28 persen, dan belanja modal 99,18 persen.
Shodiqin mengatakan capaian tersebut menunjukkan kesiapan Jawa Timur dalam mengoptimalkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program.
“Masih bulan September sudah realisasi 91,65 persen. Kalau memang ada dukungan anggaran lagi, kami siap melaksanakan kegiatan-kegiatan di Jawa Timur,” katanya.
Selain APBN, sejumlah kegiatan di kabupaten/kota juga mendapat dukungan APBD. Sementara untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Jawa Timur memiliki pagu sekitar Rp209,285 miliar dengan realisasi rata-rata sekitar 40,21 persen.
Kabupaten Bangkalan juga disebut menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang mencatat capaian tinggi secara nasional dalam Rakor sebelumnya.
Kemendukbangga/BKKBN Jawa Timur berharap dukungan pemerintah pusat terhadap kebutuhan SDM dan anggaran dapat terus diperkuat. Dengan demikian, keterbatasan tenaga PKB di sejumlah wilayah tidak menjadi hambatan dalam memastikan program pembangunan keluarga berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi tersebut diharapkan membuat kinerja PKB tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas keluarga dan pencapaian Indonesia Emas 2045.
