Harian Mata Berita - Delapan puluh satu tahun sudah bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Bendera Merah Putih kembali berkibar di setiap sudut negeri, dari perkotaan hingga pelosok desa, dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai Talau, Namun di balik semarak perayaan 17 Agustus, sebuah pertanyaan mendasar terus menggema: sudahkah cita-cita kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil?
Kemerdekaan Politik vs Kemerdekaan Ekonomi:
Proklamasi 17 Agustus 1945 menandai lepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun para pendiri bangsa telah mengingatkan bahwa kemerdekaan politik hanyalah jembatan emas menuju kesejahteraan sosial dan ekonomi. Delapan dekade kemudian, jembatan itu masih dalam proses penyempurnaan.
Di berbagai daerah, kesenjangan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Infrastruktur dasar seperti sekolah, layanan kesehatan, dan akses jalan di banyak wilayah pinggiran belum setara dengan kota-kota besar. Petani dan nelayan, yang menjadi tulang punggung pangan bangsa, masih bergulat dengan persoalan klasik: harga jual rendah, akses modal terbatas, dan minimnya perlindungan dari fluktuasi pasar.
Persoalan ini terlihat jelas ketika menyoroti daerah-daerah seperti Madura dan wilayah pinggiran lainnya. Program-program pemerintah seperti Dana BOS dan Revitalisasi sejatinya dirancang untuk memeratakan akses pendidikan, namun implementasinya di lapangan kerap menghadapi kendala birokrasi, keterbatasan kapasitas vendor lokal, dan lambatnya penyerapan anggaran.
Reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang diatur dalam Perpres 16/2018 dan berbagai regulasi turunannya, terus bergulir. Namun implementasinya di lapangan masih menyisakan tantangan, terutama bagi UMKM dan pelaku usaha kecil di daerah yang kesulitan bersaing dalam ekosistem digital procurement.
Bagi buruh harian, pedagang kaki lima, dan pekerja informal, makna kemerdekaan sering kali sangat sederhana: kepastian penghasilan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan akses layanan publik yang tidak berbelit. Namun realitas menunjukkan bahwa kelompok inilah yang paling rentan terdampak ketika kebijakan ekonomi makro tidak diterjemahkan dengan baik ke tingkat akar rumput.
Meski demikian, semangat kemerdekaan tidak boleh padam oleh tantangan yang ada. Usia 81 tahun semestinya menjadi momentum refleksi sekaligus akselerasi—memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang selama ini menjadi fondasi bangsa.
Kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajah asing, melainkan juga bebas dari kemiskinan, ketimpangan, ketersediaan lapangan pekerjaan, kemudahan dalam mengakses kesehatan, serta pendidikan dan ketidakadilan struktural. Di titik inilah, perjuangan generasi masa kini melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa: mewujudkan Indonesia yang merdeka secara utuh, lahir dan batin. Semoga(TR)
