Tangerang | harianmataberita.com - Sekretaris Jenderal Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), Arul, menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah itu ditempuh menyusul polemik kegiatan rapat Pemerintah Kabupaten Tangerang yang digelar di hotel mewah di Kota Bandung, Jawa Barat.
Arul menilai agenda rapat tersebut mencerminkan gaya hidup hedon para oknum pejabat daerah. Apalagi, kegiatan itu tak hanya berlangsung di hotel bintang empat, tetapi juga menghadirkan penampilan grup band papan atas Republik.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Presiden dan Wakil Presiden harus tahu bagaimana model efisiensi anggaran yang diterapkan di Kabupaten Tangerang,” ujar Arul dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).
Menurut Arul, rapat mewah tersebut dinilai tidak pantas digelar di tengah kondisi Kabupaten Tangerang yang masih dilanda persoalan darurat sampah dan tingginya angka kemiskinan. Ia mendesak Presiden dan Wakil Presiden untuk memerintahkan Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan pemborosan anggaran berkedok rapat.
“Efisiensi itu penghematan, bukan pemborosan. Anggaran berasal dari keringat rakyat, tapi yang menikmati justru pejabat dan pengusaha hotel di luar daerah,” tegasnya.
Diketahui, kegiatan rapat bertajuk pemberian penghargaan kinerja perangkat daerah, ASN Award, dan Musrenbang Award 2025 tersebut digelar selama tiga hari di Hotel Holiday Inn Pasteur, Bandung. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari sejumlah agenda rapat Pemkab Tangerang di hotel berbintang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat, sebanyak 260.900 jiwa atau 6,42 persen penduduk Kabupaten Tangerang masih hidup dalam kemiskinan. Kondisi ini turut disoroti Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani.
Deden menilai penurunan angka kemiskinan yang minim tidak sebanding dengan peningkatan APBD. Ia mendorong audit menyeluruh terhadap program penanggulangan kemiskinan agar anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Sekda Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi terkait polemik tersebut.(Ysk)
