Harianmataberita.com|Surabaya – Proyek renovasi Kantor Kelurahan Tambaksari, Surabaya, menjadi sorotan sejumlah warga. Pekerjaan pembangunan yang saat ini berlangsung memunculkan pertanyaan terkait aspek teknis pengerjaan hingga transparansi proyek.
Diketahui, pelayanan Kantor Kelurahan Tambaksari untuk sementara dipindahkan ke Balai RW 08 yang berada di Jalan Dharma Rakyat I No. 2 Surabaya. Pemindahan tersebut dilakukan sejak 23 Februari 2026 seiring dimulainya proses renovasi dan pembangunan kantor kelurahan.
Di lokasi proyek, terlihat sejumlah pilar bangunan telah berdiri menggunakan tulangan besi berdiameter sekitar 13 mm dengan merek tertentu yang berfungsi sebagai struktur penyangga. Secara visual, konstruksi tampak kokoh. Namun, beberapa pihak menilai masih ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses pengerjaannya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah proses pengecoran beton yang diduga tidak menggunakan alat vibrator beton. Alat tersebut umumnya digunakan untuk memadatkan campuran beton agar tidak menimbulkan rongga udara di dalam struktur cor.
Secara teknis, beton yang tidak dipadatkan dengan baik berpotensi menimbulkan tekstur yang tidak homogen atau tidak merata. Kondisi ini dapat terlihat dari adanya rongga atau celah kecil pada hasil coran.
Selain itu, penggunaan material agregat seperti batu kerikil berukuran besar juga dapat mempengaruhi kepadatan campuran beton. Apabila ukuran material tidak sesuai komposisi standar, adonan cor dapat terhambat masuk ke sela-sela rangka pembesian.
Di sisi lain, perhatian juga muncul terkait aspek keselamatan kerja. Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas di ketinggian tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.
Padahal, dalam praktik konstruksi, penggunaan APD seperti helm proyek, sabuk pengaman, dan perlengkapan keselamatan lainnya menjadi bagian penting dari standar keselamatan kerja untuk meminimalkan risiko kecelakaan.
Selain persoalan teknis dan keselamatan kerja, warga juga menyoroti belum terlihatnya papan informasi proyek di area pembangunan. Papan proyek biasanya memuat informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana pekerjaan, serta waktu pelaksanaan proyek.
Ketiadaan papan informasi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi proyek, mengingat informasi pembangunan yang menggunakan anggaran publik pada umumnya terbuka untuk diketahui masyarakat.
Beberapa warga berharap adanya kejelasan mengenai besaran anggaran, pihak kontraktor pelaksana, hingga dokumen kontrak kerja proyek agar publik dapat memahami secara jelas proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Saat dikonfirmasi di lokasi proyek, salah seorang pekerja menyebut bahwa pengawas proyek sedang tidak berada di area pembangunan.
“Pengawasnya ada di warung, Mas,” ujar seorang pekerja kepada awak media di lokasi.
Namun ketika didatangi ke lokasi yang dimaksud, pihak yang disebut sebagai pengawas maupun pelaksana proyek tidak ditemukan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pengawas proyek maupun pelaksana pekerjaan terkait sejumlah pertanyaan yang muncul. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan guna memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Sejumlah warga berharap pihak terkait dapat memberikan klarifikasi serta memastikan proses pembangunan berjalan sesuai standar teknis, keselamatan kerja, dan prinsip keterbukaan informasi kepada publik.(red)
